Assalamu alaikum.
Beredarnya informasi-informasi ini secara bebas dan tak terkendali, ternyata memiliki dampak cukup besar. Entah sebagai pelampiasan kekesalan atas isu-isu tersebut atau karena memang untuk mendisiplinkan para pemilik dan pembaca portal-portal ini, pemerintah kemudian membentuk Badan Siber Nasional. Berdasarkan penuturan Menkopolhukam, badan ini nantinya akan menjadi payung aktifitas siber secara menyeluruh di Indonesia.
Namun, hal yang paling menarik bagi saya secara pribadi adalah alasan pembentukannya. Secara praktis pembentukan badan siber nasional ini sangtalah penting, akan tetapi dengan memerhatikan beberapa syarat utama, seperti latar belakang pembentukan, tujuan, tupoksi, hasil kerja dan beberapa faktor lainnya. Agak menggelitik rasanya ketika pembentukan badan siber nasional ini adalah hanya karena masalah HOAX saja. Jika hanya masalah hoax yah, serahkan saja kepada lembaga jurnalistik tanah air, toh kita sudah punya perundang-undangan jurnalistik yang cukup jelas dan cakupannya termasuk cukup luas.
Pembentukan badan siber nasional harusnya bertujuan untuk melakukan pengamatan objek, pengumpulan data, pengolahan dan pembangunan basis data secara menyeluruh; badan yang akan menjadi domain data skala nasional. Tidak terbatas pada wacana pemberantasan hoax saja. Selain itu, pembentukan badan siber nasional, oleh masyarakat luas dinilai sarat akan kepentingan politik. Masyarakat beranggapan bahwa ini tidak lebih dari cara pemerintah membungkam kritikus pemerintah.
Bukan berarti saya menolak badan siber nasional ini, hanya dari segi fungsi, rasa-rasanya badan ini sangat jauh dari berbagai aspek baik dari segi penamaan dan fungsi sebenarnya. Selain itu, pemerintah harus mampu berbesar hati atas segala kritikan yang hadir, toh kritikan itu sendiri tidak akan pernah habis. Gunakanah nalar sehat dalam mengemban amanah, jangan mau jadi papa minta saham, apalagi merasa ini adalah negara bapak saya. Sudahlah, sekarang bukan waktunya lagi pamer-pamer arogansi dari jabatan. Masyarakat sudah cukup dewasa dalam menilai kinerja pemerintahan; apakah efektif atau tidak. Bukankah kita sudah paham benar apa maksud dari pepatah "tidak akan ada asap jika tidak ada api".
wallahu a'lam bisshowab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belakangan ini dunia portal siber tanah air seolah telah bermetamorfosis menjadi sarana indoktrinisasi yang paling potensial. Banyak pemberitaan tak tentu arah terlebih lagi keabsahannya memberikan warna tersendiri di jagad jurnalisme tanah air. Beberapa tajuk terbukti mampu menjadi oasis ditengah-tengah masyarakat luas. Bukan tanpa sebab tajuk-tajuk ini mendapatkan perhatian masyarakat luas, melihat dari berbagai permasalahan yang melanda tanah air, hal ini tentunya akan menjadi peluang emas bagi para peraup citra dan rupiah.
Semisal pemberitaan tentang penistaan agama, serbuan tenaga kerja asing, upaya makar dan yang terbaru adalah seputar buku "Jokowi Undecover". Kesemuanya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca dan terbukti sukses menjadikan portal siber kebanjiran pengunjung; termasuk tanggapan serius dari pihak pemerintah tanah air.
Namun, hal yang paling menarik bagi saya secara pribadi adalah alasan pembentukannya. Secara praktis pembentukan badan siber nasional ini sangtalah penting, akan tetapi dengan memerhatikan beberapa syarat utama, seperti latar belakang pembentukan, tujuan, tupoksi, hasil kerja dan beberapa faktor lainnya. Agak menggelitik rasanya ketika pembentukan badan siber nasional ini adalah hanya karena masalah HOAX saja. Jika hanya masalah hoax yah, serahkan saja kepada lembaga jurnalistik tanah air, toh kita sudah punya perundang-undangan jurnalistik yang cukup jelas dan cakupannya termasuk cukup luas.
 |
| sumber freepik |
Pembentukan badan siber nasional harusnya bertujuan untuk melakukan pengamatan objek, pengumpulan data, pengolahan dan pembangunan basis data secara menyeluruh; badan yang akan menjadi domain data skala nasional. Tidak terbatas pada wacana pemberantasan hoax saja. Selain itu, pembentukan badan siber nasional, oleh masyarakat luas dinilai sarat akan kepentingan politik. Masyarakat beranggapan bahwa ini tidak lebih dari cara pemerintah membungkam kritikus pemerintah.
Bukan berarti saya menolak badan siber nasional ini, hanya dari segi fungsi, rasa-rasanya badan ini sangat jauh dari berbagai aspek baik dari segi penamaan dan fungsi sebenarnya. Selain itu, pemerintah harus mampu berbesar hati atas segala kritikan yang hadir, toh kritikan itu sendiri tidak akan pernah habis. Gunakanah nalar sehat dalam mengemban amanah, jangan mau jadi papa minta saham, apalagi merasa ini adalah negara bapak saya. Sudahlah, sekarang bukan waktunya lagi pamer-pamer arogansi dari jabatan. Masyarakat sudah cukup dewasa dalam menilai kinerja pemerintahan; apakah efektif atau tidak. Bukankah kita sudah paham benar apa maksud dari pepatah "tidak akan ada asap jika tidak ada api".
wallahu a'lam bisshowab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komentar
Posting Komentar